Minut, TabeaNews – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara mengumumkan alokasi anggaran Direksi Pembuatan dan Penetapan Anggaran (DIPA) sebesar Rp563 miliar untuk tahun 2024. Dana ini akan digunakan untuk meneruskan sejumlah proyek strategis serta pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD).
Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio, mengungkapkan informasi ini kepada wartawan saat acara perkenalan dua Kasatker baru pada hari Senin (26/2/2024).
“Jadi kami di BPJN Sulawesi Utara, Pagu DIPA 2024 ini adalah Rp 563 miliar dan digunakan untuk melanjutkan paket-paket multi years yang sedang berjalan sekarang,” ujar Hendro.
Proyek-proyek strategis yang akan dilanjutkan mencakup wilayah PJN 1 Wori-Likupang-Girian-Bitung, PJN 2 Maelang-Biotong-Atinggola, dan PJN 3 Essang-Rainis. Selain itu, beberapa paket strategis lainnya juga akan menjadi fokus perhatian.
Hendro juga mengungkapkan rencana untuk melaksanakan penggantian jembatan Minaesa di Wori. Selain itu, pembangunan jembatan baru disampingnya serta pembangunan jembatan gantung di Tondano juga masuk dalam rencana kerja BPJN Sulut di tahun 2024.
“Termasuk juga kita akan melaksanakan penggantian jembatan Minaesa yang ada di Wori. Nanti kita akan membangun jembatan baru disebelahnya, dan selanjutnya jembatan yang lama akan dibongkar. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembangunan jembatan gantung di Tondano,” tambah Hendro.
“Jadi itu yang akan kami kerjakan di tahun 2024 ini sambil juga mungkin akan ada beberapa usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2024,” lanjutnya.
Terkait IJD sendiri, dirinya mengaku sedang menunggu persetujuan tiga menteri terkait yaitu Menteri PUPR, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan. Nantinya mana yang disetujui ketiga menteri tersebut, itulah yang akan keluar alokasi dananya untuk IJD 2024.
“Artinya, untuk Pagu Rp 563 miliar tersebut, itu merupakan Pagu DIPA awal, yang mungkin akan nambah dengan paket-paket IJD yang akan segera keluar persetujuannya,” ucapnya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pekerjaan proyek BPJN Sulut 2024 juga mendapat pendampingan Tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejati, termasuk proyek IJD. Buat informasi tentang hal ini dengan mencakup detail dan perencanaan yang akan dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara pada tahun 2024.