Sosialisasi Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024: Persiapan Menuju Pemilu yang Efisien dan Transparan

Novi Haryono
5 Min Read

Tondano, TabeaNews – Dalam upaya menjaga kelancaran dan transparansi Pemilihan Umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi distribusi logistik kepada insan pers dan pemilih pemula yang dilaksanakan di Yama Resort, Rabu (27/12).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik serta meminimalisir potensi kesalahan dalam proses pelaksanaannya. Serta melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya peran distribusi logistik dalam memastikan integritas pemilihan.

Ketua KPU, Rendi Suawa, dalam sambutannya mengatakan, “Sosialisasi ini penting dilakukan agar semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum tahun 2024 memahami bagaimana distribusi logistik berjalan dan bagaimana mereka dapat berperan serta dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan baik.”

Distribusi logistik pada pemilihan umum merujuk pada proses pengiriman dan pengelolaan berbagai kebutuhan pemilih dan penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Logistik ini meliputi surat suara, formulir pendaftaran pemilih, kotak suara, bilik suara, alat peraga kampanye, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk memastikan pemilih dapat memberikan suaranya dengan mudah dan nyaman.

Ketua KPU menjelaskan, bahwa pendistribusian logistik Pemilu ini melibatkan unsur TNI-Polri dan berkoordinasi dengan Bawaslu, di mana saat ini logistik pemilu sudah disimpan dengan ketat oleh aparat kepolisian selama 24 jam setiap harinya di gudang penyimpanan KPU, yang kemudian penyaluran logistik pemilu dilakukan mulai dari percetakan hingga tempat pemungutan suara (TPS). KPU menjamin bahwa sebelum tanggal 14 Februari 2024, logistik Pemilu sudah didistribusikan ke seluruh TPS di Kabupaten Minahasa.

“Proses pendistribusian logistik menjadi tanggung jawab bersama antara TNI-Polri dan penyelenggara pemilu itu sendiri, dalam hal wilayah hukum: Polres Minahasa, Polres Manado, Polres Tomohon, serta Kodim 1302 Minahasa akan terlibat dalam proses penyaluran logistik,” ujar Suawa.

Namun, Suawa menyebutkan beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam penyaluran logistik pemilu, seperti letak geografis atau kondisi alam serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). KPU perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya tanah longsor dalam akses pendistribusian logistik, serta memastikan ketersediaan BBM dalam waktu yang dibutuhkan.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Minahasa, IPTU Imanuel Taniowas SH, mengungkapkan bahwa ada lima wilayah yang dianggap berpotensi rawan dalam Pemilu nanti, yaitu Remboken, Langowan, Tompaso, Kawangkoan, dan Tondano. Meskipun begitu, Taniowas menegaskan bahwa seluruh wilayah di Minahasa juga dianggap rawan, karena semua wilayah berpotensi menghadapi berbagai kerawanan, seperti tarkam, praktek politik uang, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, dan penyaluran sembako yang berkedok bantuan sosial.

Sosialisasi distribusi logistik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh pihak terkait tentang pentingnya peran distribusi logistik dalam menjaga integritas dan transparansi pemilihan umum. Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama yang baik antara KPU, pemerintah, partai politik, dan masyarakat, pemilihan umum tahun 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan adil.

Tampak hadir: Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Arief Kurniawan; Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Aprilia Philia Regar; Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Lidya Annita Malonda; Koordinator Divisi Teknis, Rijali AHI Soerotinojo; dan Sekretaris KPU, Dr Stella Sompe, serta jajaran sekretariat KPU.

TAGGED: , ,
Share This Article
Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *